MAJALENGKA — DPRD Kabupaten Majalengka resmi melakukan penyesuaian anggaran untuk tahun 2025–2026 dengan langkah efisiensi signifikan. Dua pos belanja yang terkena pemangkasan terbesar adalah perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat luar daerah. Melalui kebijakan ini, DPRD Majalengka berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 11,6 miliar.
Kebijakan efisiensi tersebut diterapkan sebagai respons dari penurunan pendapatan daerah akibat adanya pengurangan Dana Transfer Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut membuat DPRD harus meninjau ulang struktur belanja operasional agar tetap sesuai kebutuhan prioritas.
Ketua DPRD Majalengka, H. Didi Supriadi, menyampaikan bahwa efisiensi bukan hanya langkah teknis, tetapi komitmen dalam menjaga stabilitas anggaran daerah.
“Kami harus menyesuaikan pola kerja dengan kondisi fiskal yang ada. Perjalanan dinas dan rapat luar kota dihentikan kecuali untuk agenda yang sifatnya benar-benar wajib dan mendesak,” tegasnya.
Semua Agenda Pembahasan Kini Berpusat di Gedung DPRD
Sebelumnya, sejumlah agenda resmi DPRD seperti pembahasan APBD, evaluasi internal, dan rapat finalisasi sering dilakukan di luar kota. Namun kini, seluruh kegiatan tersebut dilakukan di gedung DPRD Majalengka.
Langkah sentralisasi ini disebut sebagai salah satu faktor terbesar dalam menekan biaya operasional lembaga.
Selain itu, perjalanan dinas kini hanya diperbolehkan apabila terkait langsung dengan keharusan koordinasi teknis, seperti konsultasi rancangan Peraturan Daerah di tingkat kementerian.
Dampak Kebijakan: Penghematan dan Efektivitas Kerja
Dengan penghematan mencapai Rp 11,6 miliar, DPRD Majalengka berharap anggaran yang tersisa dapat dialokasikan secara lebih optimal kepada program penting masyarakat, termasuk pembangunan sektor publik, peningkatan layanan, serta pemulihan ekonomi daerah.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja lembaga legislatif serta memberikan contoh penerapan tata kelola anggaran yang lebih disiplin dan transparan.
Publik Tunggu Realisasi Dampak Penghematan
Masyarakat Majalengka kini menunggu hasil nyata dari kebijakan efisiensi tersebut. Transparansi serta arah penggunaan anggaran yang berhasil dihemat menjadi fokus perhatian publik dan pemangku kepentingan daerah.
DPRD Majalengka memastikan bahwa penghematan bukan sekadar pemangkasan, tetapi bagian dari reformasi perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berorientasi manfaat.
