Majalengka — Gelombang protes muncul di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dua isu utama yang memicu reaksi keras publik yaitu penebangan pohon besar di kawasan lapangan desa tanpa persetujuan warga dan hilangnya bendahara desa yang hingga kini belum ditemukan.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di Balai Desa dan dihadiri tokoh masyarakat, pemuda setempat, serta warga yang merasa terpanggil untuk meminta kejelasan dan transparansi.
Pohon Jadi Korban: Keputusan Dinilai Sepihak
Penebangan pohon besar yang dianggap sebagai ikon desa telah memunculkan polemik. Warga menilai keputusan tersebut dibuat secara diam-diam tanpa sosialisasi. Pohon-pohon itu selama ini dinilai memiliki fungsi penting sebagai peneduh, identitas kawasan, dan ruang hijau publik.
Selain keberatan atas penebangan, warga juga menyoroti soal transparansi hasil penjualan kayu yang disebut bernilai puluhan juta rupiah.
Menurut warga, hingga saat ini tidak ada laporan resmi, kuitansi, maupun informasi apakah dana tersebut masuk ke kas desa.
Pemdes Berjanji Hentikan Penebangan dan Lakukan Penanaman Kembali
Kepala Desa Maja Utara akhirnya angkat bicara dan memastikan bahwa penebangan sudah dihentikan. Dari total empat pohon yang direncanakan ditebang, dua telah terlanjur ditebang sementara dua lainnya disetop.
Ia mengatakan pihak desa berkomitmen melakukan reboisasi atau penanaman kembali agar lingkungan desa tetap terjaga. Namun, terkait detail dana penjualan kayu, pihak desa belum memberikan penjelasan rinci.
Bendahara Desa Menghilang: Warga Semakin Curiga
Selain masalah pohon, warga juga mempertanyakan keberadaan bendahara desa yang dikabarkan menghilang lebih dari satu bulan. Bendahara desa tersebut disebut menguasai akses keuangan dan sejumlah dokumen penting.
Hilangnya bendahara tanpa keterangan jelas menimbulkan spekulasi liar mengenai pengelolaan dana desa termasuk dana penjualan kayu yang menjadi perdebatan.
Hingga berita ini berkembang, pemerintah desa belum menyampaikan klarifikasi terkait status bendahara maupun kondisi rekening desa.
Warga Minta Audit dan Musyawarah Terbuka
Massa aksi menuntut pemerintah desa segera:
- Menyampaikan laporan resmi mengenai penebangan pohon dan pengelolaan hasil penjualan.
- Memberikan kejelasan terkait keberadaan bendahara desa.
- Melaksanakan musyawarah desa agar kebijakan publik tidak kembali diputuskan secara sepihak.
Tokoh masyarakat meminta agar kasus ini tidak berlarut-larut dan penyelesaian dilakukan dengan terbuka agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.
Kontrol Publik di Tingkat Desa Semakin Menguat
Kasus di Maja Utara menjadi contoh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka dalam mengawasi proses pemerintahan desa, terutama terkait dana publik, aset desa, dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.
Warga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau langkah pemerintah desa hingga persoalan diselesaikan dan informasi terbuka untuk umum.
