MAJALENGKA — Komisi II DPRD Majalengka menyoroti kinerja Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai masih kurang optimal. Meski fasilitas fisik koperasi sudah tersedia, aktivitas usaha dan kemitraan strategis dinilai belum maksimal sehingga belum memberikan dampak signifikan bagi ekonomi masyarakat desa.
Ketua Komisi II DPRD, Dasim Raden Pamungkas, menekankan bahwa keberadaan koperasi harus diikuti dengan penguatan manajemen dan jaringan kerja sama. Menurutnya, beberapa KDMP masih kesulitan menjalin kemitraan dengan BUMN maupun perusahaan swasta, termasuk Bulog dan Pertamina, yang dapat membantu distribusi dan pemasaran produk.
“Fisik koperasi sudah ada, tapi kegiatan usahanya masih terbatas. Kemitraan strategis dan model bisnis yang jelas sangat penting agar koperasi benar-benar memberi manfaat ekonomi,” kata Dasim.
Selain kemitraan, DPRD juga menyoroti perlunya pelatihan pengelolaan koperasi bagi anggota. Dengan kapasitas manajemen yang kuat, koperasi bisa menarik partisipasi anggota lebih banyak dan mengoptimalkan potensi lokal desa.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM Majalengka, Arif Daryana, menyatakan pihaknya akan mempercepat pendampingan teknis, termasuk penguatan sistem administrasi, pelatihan anggota, dan fasilitasi kemitraan usaha.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Tujuannya mencakup pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan desa melalui koperasi yang mandiri dan profesional.
DPRD Majalengka menegaskan bahwa optimalisasi KDMP menjadi prioritas, dengan langkah konkret berupa koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, penguatan kemitraan strategis, dan pendampingan anggota agar koperasi desa mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Comment