MAJALENGKA – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan, 11,21 persen masyarakat Majalengka masih berada di bawah garis kemiskinan, menjadikan daerah ini termasuk dalam jajaran kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, menjelaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan perlunya dukungan anggaran pusat untuk mempercepat penanganan berbagai masalah sosial ekonomi.
“Majalengka membutuhkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar program penurunan angka kemiskinan bisa lebih masif dan tepat sasaran,” kata Bupati.
Meski angka kemiskinan tinggi, Eman menilai kondisi masyarakat Majalengka tetap kondusif. Ia menilai, hal tersebut menunjukkan karakter masyarakat yang kuat, tegar, dan tidak mudah terpancing.
Belanja Pegawai Membebani Fiskal Daerah
Tumpang tindih beban APBD menjadi tantangan tersendiri. Jumlah PPPK di Majalengka saat ini mencapai 3.571 orang, jumlah tertinggi di Jawa Barat. Kondisi ini membuat 42 persen APBD terserap hanya untuk belanja pegawai, sehingga ruang anggaran untuk program penurunan kemiskinan menjadi terbatas.
Padahal idealnya, belanja pegawai dalam APBD tidak melebihi 30 persen.
Fokus Program Perbaikan Rumah Warga
Salah satu langkah yang telah dilakukan Pemkab Majalengka adalah menggenjot program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Pemerintah daerah menilai bahwa kondisi tempat tinggal adalah indikator penting status kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi prioritas dalam penyusunan program daerah.
Harapan Pemkab: Akselerasi Kolaborasi dan Dukungan Anggaran
Pemkab Majalengka berharap adanya percepatan intervensi dan kolaborasi lintas instansi, baik dari provinsi maupun pusat. Sinergi anggaran menjadi kunci untuk membuka ruang pembiayaan yang dapat langsung menyentuh warga miskin.
