Majalengka – Ketidakhadiran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majalengka dalam audiensi bersama Komisi III DPRD menuai kritik tajam. Forum yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi justru berubah menjadi sorotan publik.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (6/4/2026) ini digelar untuk membahas berbagai persoalan penting di sektor kesehatan. Namun, absennya pihak Dinkes membuat pembahasan tidak berjalan optimal.
Audiensi Kehilangan Arah Tanpa Kehadiran Dinkes
Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka telah mengagendakan pertemuan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Undangan resmi juga telah dilayangkan kepada pihak terkait.
Sayangnya, hingga forum dimulai, Dinkes tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan. Situasi ini membuat diskusi berjalan timpang karena tidak ada pihak yang bisa memberikan penjelasan langsung.
LSM AKBAR Desak Transparansi Pemerintah
LSM AKBAR Indonesia yang hadir dalam audiensi menyampaikan kritik terbuka. Mereka menilai ketidakhadiran tersebut mencerminkan lemahnya komitmen dalam menangani persoalan publik.
Kekecewaan pun terlihat jelas di ruang audiensi. Bahkan, sebagian peserta memilih meninggalkan forum sebagai bentuk protes terhadap sikap yang dianggap tidak profesional.
Isu Lingkungan dan Kesehatan Jadi Fokus Utama
Audiensi ini sejatinya bertujuan membahas isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti:
- Pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan
- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap lingkungan
- Pengawasan operasional dapur SPPG
Permasalahan tersebut dinilai mendesak karena menyangkut kesehatan masyarakat dan potensi pencemaran lingkungan.
Penjelasan Dinkes Tuai Keraguan
Kepala Dinas Kesehatan, Agus Suratman, menjelaskan bahwa dirinya baru menerima informasi terkait audiensi pada hari pelaksanaan. Ia juga menyebut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai faktor penghambat.
Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya diterima. Sejumlah pihak menilai alasan tersebut tidak cukup kuat, mengingat undangan telah disampaikan sebelumnya.
Potensi Aksi Massa Menguat
Sebagai tindak lanjut, LSM AKBAR menyatakan akan mengambil langkah lebih tegas. Mereka membuka kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong peningkatan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan sektor kesehatan di Majalengka.
Momentum Evaluasi Kinerja Instansi Daerah
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Koordinasi yang lemah dapat memicu ketidakpercayaan publik.
Audiensi seharusnya menjadi sarana penyelesaian masalah, bukan justru menambah polemik baru. Oleh karena itu, perbaikan sistem komunikasi dan kedisiplinan kerja perlu segera dilakukan.
Comment