Majalengka — Dunia pesantren di Kabupaten Majalengka dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Majalengka, Muh Fajar Shidik, yang mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pesantren sebagai langkah nyata memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan Islam di daerahnya.

Fajar mengatakan, Satgas Pesantren akan menjadi jembatan penting antara pemerintah daerah dan pesantren. Kehadirannya diharapkan bisa membantu memetakan kebutuhan pondok pesantren secara langsung serta mempercepat tindak lanjut kebijakan yang berpihak pada santri.

“Satgas Pesantren ini sejalan dengan visi Bupati Majalengka. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah segera membentuknya agar pesantren bisa mendapat perhatian lebih terstruktur,” ujar Fajar, Senin (13/10/2025).

Satgas Pesantren untuk Penguatan Pendidikan Keagamaan

Menurut Fajar, selama ini banyak pondok pesantren yang berkembang secara mandiri tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dari pemerintah.
Padahal, pesantren memiliki peran besar dalam membangun karakter dan moral masyarakat Majalengka.

Dengan adanya Satgas Pesantren Majalengka, pemerintah bisa menyiapkan program yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, bantuan fasilitas, dan dukungan program kewirausahaan bagi santri.

“Kita ingin pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Satgas akan sangat membantu mewujudkan hal itu,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Didorong Lebih Responsif

Fajar menegaskan, pemerintah daerah perlu hadir lebih aktif dalam mendukung pesantren, bukan hanya dalam bentuk bantuan sesaat.
Ia menilai perhatian selama ini masih terbatas pada aspek fisik, padahal pesantren juga memerlukan dukungan kelembagaan dan pelatihan berkelanjutan.

“Pemerintah harus melihat pesantren sebagai aset daerah. Perannya dalam menjaga nilai keagamaan dan sosial sudah terbukti, tinggal bagaimana kita memperkuatnya,” tambahnya.

Ia berharap pembentukan Satgas Pesantren bisa menjadi langkah awal bagi Majalengka untuk menempatkan pesantren dalam posisi strategis di pembangunan daerah.

Tantangan dan Prospek

Fajar juga mengingatkan bahwa pembentukan Satgas Pesantren tentu akan menghadapi beberapa tantangan, seperti anggaran, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
Namun, ia optimistis semua kendala itu bisa diatasi dengan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan para tokoh pesantren.

Jika Satgas ini berjalan dengan baik, Majalengka bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat dalam mengembangkan kebijakan pesantren yang berkelanjutan.

“Kami ingin Majalengka jadi daerah yang dikenal karena dukungannya terhadap pesantren dan santri. Itu wujud nyata komitmen kita terhadap pendidikan keagamaan,” pungkas Fajar.