MAJALENGKA — Berjalannya program pembangunan di Kabupaten Majalengka belum sepenuhnya sejalan dengan penerimaan publik. Sejumlah kebijakan masih menuai penolakan masyarakat, yang dinilai dipicu oleh kurang efektifnya komunikasi pemerintah dalam menyampaikan tujuan dan manfaat pembangunan.
Penilaian tersebut disampaikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majalengka dalam forum diskusi yang menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
Isu ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Gedung Kokardan Majalengka, Rabu (17/12/2025).
Jarak Informasi Masih Terjadi
Ketua ICMI Majalengka, Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, menilai adanya jarak informasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, program yang tidak dikomunikasikan secara utuh berpotensi menimbulkan persepsi negatif, meskipun kebijakan tersebut telah dirancang untuk kepentingan publik.
“Ketika masyarakat tidak memahami latar belakang dan manfaat kebijakan, maka resistensi akan muncul. Inilah pentingnya komunikasi yang terencana dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Era Digital Menuntut Pola Baru
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, Irwan, ST, MM, menyampaikan bahwa tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks di era digital. Arus informasi yang cepat menuntut pemerintah hadir secara aktif dengan data yang valid dan mudah dipahami.
Menurutnya, keterbukaan informasi tetap harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan polemik baru.
“Pemerintah harus adaptif, responsif, dan konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Media
Diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, dan tokoh masyarakat. Akademisi dan tokoh masyarakat, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd, menyebut komunikasi pembangunan perlu disesuaikan dengan karakter sosial masyarakat agar pesan kebijakan dapat diterima secara lebih efektif.
Insan pers dan penggiat media sosial yang hadir menilai media memiliki peran strategis dalam mengedukasi publik sekaligus menjaga keseimbangan informasi.
Pemkab Dorong Dialog Terbuka
Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhammad Ramadhan, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk memperkuat dialog publik. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan masukan merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Pemerintah tidak anti kritik. Justru masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menuju Pembangunan yang Dipahami Publik
ICMI Majalengka berharap, penguatan strategi komunikasi pembangunan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan komunikasi yang transparan dan partisipatif, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga mendapatkan legitimasi dan dukungan publik.
Comment