MAJALENGKA – Keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Nagarakembang kembali mencuri perhatian publik. Warga sekitar menyampaikan protes mereka dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan DPRD Majalengka pada Jumat (14/11/2025), menuntut kejelasan izin serta jaminan keamanan lingkungan.
Dalam RDP tersebut, perwakilan warga dari Karang Taruna Himawa menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak dapur mulai beroperasi. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait asap produksi, kebisingan, hingga potensi bahaya kebakaran yang bisa mengganggu aktivitas pemukiman dan usaha konveksi di sekitarnya.
Warga menilai pembangunan dapur dilakukan tanpa sosialisasi memadai, sehingga menimbulkan kegelisahan dan ketidakpastian.
PMPTSP: Perizinan Belum Sepenuhnya Lengkap
Sekretaris Dinas PMPTSP Majalengka, Johansyah, menjelaskan bahwa dapur MBG memang masih memiliki kekurangan dalam hal kelengkapan izin. Salah satu yang belum terpenuhi adalah sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan yang menjadi syarat penting bagi dapur skala besar.
Ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas MBG tetap harus mematuhi aturan daerah, meskipun program tersebut merupakan kebijakan nasional. “Izin harus lengkap. Lingkungan sekitar harus tetap merasa nyaman,” kata Johansyah.
Ia menambahkan bahwa Satgas MBG telah melakukan verifikasi lapangan, namun administrasi perizinan tetap wajib dipenuhi.
Respons DPRD Majalengka: Siap Lakukan Peninjauan Lapangan
Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, merespons serius laporan warga tersebut. Ia mengapresiasi keberanian warga mengutarakan keluhan melalui jalur resmi dan memastikan DPRD akan menindaklanjuti setiap poin aduan.
DPRD juga berencana memanggil Satgas MBG untuk meminta klarifikasi lebih mendalam serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi dapur guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Warga: Bukan Tolak Program, Tapi Ingin Prosesnya Benar
Warga Nagarakembang menegaskan bahwa mereka tidak menolak manfaat dari Program MBG. Mereka hanya berharap pembangunan fasilitas seperti dapur besar dilakukan dengan prosedur yang benar, transparan, serta memperhatikan kenyamanan lingkungan.
Kedekatan dapur dengan bangunan konveksi dan permukiman membuat warga meminta jaminan keamanan dan mitigasi risiko yang jelas.
Poin-Poin yang Perlu Ditangani
- Kelengkapan izin operasional, termasuk izin lingkungan dan sertifikat higienis.
- Kajian dampak asap dan kebisingan terhadap permukiman dan usaha sekitar.
- Standar keamanan dapur, terutama terkait pencegahan kebakaran.
- Sosialisasi terbuka kepada warga sebelum proyek berjalan.
