MAJALENGKA – Ketegangan terjadi di salah satu wilayah di Kabupaten Majalengka setelah warga setempat menyampaikan penolakan terhadap keberadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Warga menilai pembangunan dapur yang berada di kawasan padat penduduk berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.
Program MBG sendiri merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama pelajar. Namun di Majalengka, pelaksanaannya justru menuai reaksi keras dari warga sekitar lokasi dapur.
Alasan Penolakan: Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Warga menyebut bahwa aktivitas memasak dalam skala besar menggunakan peralatan dapur komersial dan api terbuka sangat dekat dengan rumah penduduk. Mereka khawatir potensi kebakaran, asap, serta bau masakan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari warga.
Selain itu, warga menyoroti standar bangunan yang dinilai tidak memenuhi syarat keamanan untuk kegiatan produksi makanan dalam volume besar.
“Kami mendukung programnya, tapi lokasinya harus aman. Ini terlalu dekat dengan rumah kami,” ujar salah satu warga saat ditemui.
Izin dan Sosialisasi Dipertanyakan
Tidak hanya soal lokasi, warga juga mempertanyakan legalitas operasional dapur tersebut. Mereka mengaku tidak pernah menerima sosialisasi, padahal lokasi dapur berada tepat di area pemukiman.
Beberapa warga bahkan menyebut pembangunan dilakukan tanpa persetujuan warga terdampak, sehingga memunculkan kesan bahwa proyek tersebut dipaksakan.
Pengelola Program Bantah Tuduhan
Pihak pengelola dapur MBG menjelaskan bahwa mereka telah mengantongi legalitas dan izin yang diperlukan. Mereka menilai polemik muncul akibat miskomunikasi dan kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurut pengelola, dapur ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas gizi warga, khususnya anak-anak sekolah.
Warga Ajukan Keberatan ke Pemerintah
Sebagai langkah resmi, warga telah mengajukan surat keberatan dan permohonan evaluasi kepada:
- DPRD Kabupaten Majalengka
- Pemerintah Kabupaten
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perizinan dan instansi teknis terkait
Mereka mendesak agar pemerintah segera melakukan pengecekan lapangan terkait kelayakan lokasi, izin operasional, serta dampak sosial dan lingkungan.
Menanti Keputusan Pemerintah
Hingga kini, warga masih menunggu respons pemerintah daerah terkait tindak lanjut dari laporan tersebut. Sementara itu, aktivitas dapur MBG disebut masih berlangsung meski penolakan warga semakin menguat.
Kata Kunci SEO:
Majalengka, dapur MBG, Makan Bergizi Gratis, warga menolak dapur MBG, izin lingkungan Majalengka, polemik program pemerintah, berita Majalengka hari ini, zonasi permukiman.
