Majalengka, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten Majalengka tengah meninjau kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini sejalan dengan dorongan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengajak seluruh kabupaten/kota di Jabar untuk mengevaluasi WFH sebagai strategi efisiensi anggaran.
Kajian Mendalam Jadi Langkah Awal
Sekretaris Daerah Majalengka, Aeron Randi, menyampaikan bahwa wacana WFH sebenarnya sudah pernah dibahas, namun sempat tertunda karena pertimbangan administratif dan kondisi geografis wilayah.
“Kami akan melakukan kajian secara menyeluruh dan menunggu petunjuk resmi. Semua keputusan harus memperhatikan kondisi terbaru agar pelayanan publik tetap optimal,” ujar Aeron.
Dorongan Efisiensi dari Gubernur
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan, kabupaten/kota dengan APBD terbatas, termasuk Majalengka, perlu mempertimbangkan WFH untuk menekan pengeluaran. “Semakin banyak ASN berada di kantor, semakin tinggi biaya listrik, air, internet, dan ATK. WFH bisa menjadi salah satu solusi penghematan,” jelasnya.
Pemprov Jabar sendiri sudah memulai uji coba WFH secara terbatas, yaitu satu hari dalam seminggu untuk OPD tertentu, dan rencana skema 50% ASN WFH di Desember 2025, sebelum implementasi penuh di tahun 2026.
Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Meski WFH menjadi wacana, Pemkab Majalengka menegaskan pelayanan publik tetap menjadi fokus utama.
“Kami harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang baik tanpa gangguan,” tegas Aeron Randi. Kajian internal akan menilai efektivitas kerja ASN, kesiapan infrastruktur digital, kondisi geografis, dan dampak terhadap operasional pemerintahan.
Tantangan yang Perlu Diperhatikan
Penerapan WFH di sektor pemerintahan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
- Kesiapan infrastruktur digital agar ASN tetap produktif saat bekerja dari rumah.
- Beberapa layanan publik yang harus dilakukan secara langsung di kantor tidak bisa digantikan WFH.
- Perubahan budaya kerja dari tatap muka ke remote working mungkin menemui resistensi.
- Perlu adanya mekanisme pemantauan kinerja yang jelas agar produktivitas ASN tetap terjaga.
Comment